Polda Metro Ajak Ormas Untuk Jaga Situasi Kondusif Selama Puasa

Polda Metro Ajak Ormas Untuk Jaga Situasi Kondusif Selama Puasa
E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengajak seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif selama ibadah puasa berlangsung, hingga datangnya lebaran nanti.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengimbau Ormas untuk tidak melakukan aksi sweeping atau pun bertindak main hakim sendiri, manakala menemukan adanya tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Kita harapkan sama-sama bersinergi dengan tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum," kata Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Selain Ormas, pengusaha tempat-tempat hiburan malam juga diimbau untuk menghormati bulan suci ramadhan, dengan tidak melanggar ketentuan pada surat edaran Pemda DKI terkait waktu penyelenggaraan tempat hiburan malam.

"Satu hari sebelum ramadhan sampai 1 hari setelah Idul Fitri, semua klub malam, panti pijat, tempat karaoke, permainan keping jenis bola ketangkasan, itu tutup," jelas Rikwanto.

Sementara terkait tempat hiburan malam yang merupakan fasilitas hotel berbintang, tetap buka dengan ketentuan jam operasional yang sudah ditentukan Pemda DKI. Ia berkeyakinan, Ormas yang mengerti akan ketentuan tersebut, tidak akan gerasak-gerusuk ke hotel berbintang dan melakukan aksi sweeping.

"Saya pikir ormas juga bukan orang bodoh, mereka mengerti aturan, mengerti edaran tersebut," tutup Rikwanto.

'Mesin Tempur' Foke Tak Tak Mampu Taklukkan Figur Jokowi

'Mesin Tempur' Foke Tak Tak Mampu Taklukkan Figur Jokowi Jakarta Didukung parpol-parpol tak membuat Fauzi Bowo (Foke) menang di Pilgub DKI. 'Mesin tempur' Foke ternyata tak mampu menaklukkan kekuatan figur seorang Joko Widodo (Jokowi).

"Mesin parpol efektif tapi tak cukup mengimbangi figur. Pilkada dalam masyarakat majemuk dan rasional, seperti DKI, yang timbangannya lebih tinggi di mata masyarakat adalah figur dibandingkan mesin parpol," kata Sekjen PPP M Romahurmuziy dalam siaran pers, Jumat (21/9/2012).

Menurut Romi, panggilan akrabnya, ini bukan hal baru karena pada Pilkada Jatim tahun 2008 Khofifah Indarparawansa, cagub yang diusung PPP dan partai non parlemen yang totalnya hanya berjumlah 17 persen suara pun, berhasil mendapatkan hampir 50 persen pada putaran kedua.

"Politik pilkada utamanya di tingkat provinsi adalah politik figur, bukan politik parpol ataupun struktur. Sejak 2005, sudah banyak pilkada yang membuktikan bahkan calon yang didukung partai gurem sekalipun mendapatkan kemenangan," papar Romi.

"Nantinya pilpres 2014 juga akan demikian, sebagaimana SBY menang pada pilpres 2004 dengan perolehan PD yang hanya 7 persen dalam pileg 2004," katanya.

Namun, Romi menambahkan, bukan berarti mesin partai koalisi sama sekali tidak bekerja. Dalam hitung cepat Kompas misalnya yang memprediksi suara Foke 47 persen, Foke meningkat 13 persen dari putaran pertama yang dalam real count putaran pertama mendapatkan 34 persen.

"Di hampir seluruh exit poll, tercatat bahwa Foke-Nara didukung oleh lebih dari 60 persen pemilih yang berasal dari parpol pengusung. Bahkan untuk PPP, dukungan warga PPP terhadap Foke-Nara tercatat dalam exit poll sebuah lembaga survei lebih dari 80 persen. Ini juga menunjukkan bahwa mesin PPP bekerja efektif," tandasnya.

Pepesan Kosong

SBY: Infrastruktur DKI 10 Tahun Hanya Pepesan kosong
Senin, 21 Pebruari 2011, 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dalam penyusunan program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang tengah dibahas dalam rapat kerja di Istana Bogor tersebut komitmen semua pihak betul-betul dipenuhi dan tidak hanya sekedar di atas kertas. "Saya sudah kenyang dengan banyak komitmen. Komitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI, luar biasa banyaknya 10 tahun ini, hanya pepesan kosong tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu. Stop seperti itu," tegas Presiden Senin (21/2).

Karena itu dalam rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang dibahas di Istana Bogor dan akan disahkan dalam beberapa bulan mendatang, Presiden meminta tidak hanya sekedar komitmen para pemangku kepentingan namun harus berbentuk persetujuan dengan angka dan capaian yang jelas.

"Oleh karena itu kita tidak mau dalam master plan ini komitmen tapi mau agreement dengan jumlah yang pasti. Dengan demikian master plan disahkan, beberapa bulan lagi sudah berisi siapa mengerjakan apa," kata Presiden.

Presiden mengatakan, meski percepatan pembangunan ekonomi tengah dibahas, namun pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong terwujudnya hal tersebut termasuk di antaranya menjelaskan rencana pembangunan ekonomi nasional kepada calon investor, BUMN, swasta dalam negeri dan pelaku usaha dari negera-negara sahabat.

"Kita juga sudah mengintroduksi bahwa pembangunan dituangkan dari koridor ekonomi seperti apa, bagaimana zona ekonomi termasuk bagaimana kluster industri," paparnya.

Presiden juga menjelaskan perencanaan tidak hanya dilakukan berdasarkan masukan pasar namun juga masukan dari kepala daerah dan kalangan dunia usaha di daerah sehingga penempatan investasi dan juga jangka waktunya tepat. "Proses berlangsung baik. Contohnya kita pernah menghitung beberapa proyek infrastruktur dan investasi harapan kita minimal 200 miliar dolar AS setara Rp 2.000 miliar itu agar bermakna dan berimplikasi pada ekonomi," katanya.

Rapat kerja pemerintah berlangsung hingga Selasa (22/2) di Istana Bogor. Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rapat tersebut selain menyusun rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga mendengarkan paparan dari Menteri Negara BUMN, paparan dari Komite Ekonomi Nasional, paparan dari Komite Inovasi Nasional.

Pada Selasa (22/2) selain disimpulkan rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga akan disampaikan komitmen BUMN dalam program tersebut.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/02/21/165308-sby-infrastruktur-dki-10-tahun-hanya-pepesan-kosong

Foke: Kalau Pemimpin Tidak Bisa Baca Alquran, Bagaimana Memerintah?

Foke: Kalau Pemimpin Tidak Bisa Baca Alquran, Bagaimana Memerintah?

Jakarta Saat berkampanye di kawasan Palmerah, Cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo menyoroti seputar kemiskinan di Ibukota. Foke bilang selalu berpegang pada Alquran dalam mengemban tugasnya.

Foke berkampanye di hadapan ratusan orang di depan Mushola Mutjitaba, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/9/2012).

Foke yang mengenakan kemeja warna putih dan celana hitam serta topi warna hitam bertuliskan Komando awalnya menyapa hangat warga Jati Pulo. Ia bahkan sempat memperagakan cara mencoblos pada Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua itu. Foke juga meminta warga mencoblos kertas bergambar Foke-Nara.

Ketika memberikan sambutan, Foke menegaskan dirinya selalu berpedoman kepada Alquran dalam setiap mengerjakan sesuatu.

"Bagi umat yang beriman dan bertakwa, seorang muslim harus punya pedoman berupa kitabullah. Jadi apa yang saya kerjakan selalu merujuk kitab Allah, yakni Alquran," ujar Foke.

Foke lalu membacakan surat Ad Dzariyat. "Di dalam harta yang kita miliki, ada hak bagi orang miskin. Kita wajib memikirkan orang miskin seperti di Jakarta," ujar dia.

"Kalau yang memimpin tidak bisa baca Alquran, bagaimana memerintah sesuai pedoman agama," lanjut Foke disambut tepuk tangan warga.

Foke berjanji akan bekerja keras untuk kesejahteraan warga Jakarta. "Besok, kita buktiin orang Jati Pulo tidak doyan pepesan kosong. Pilihlah kumis yang amanah, ini nggak bakalan kabur dari Jakarta," kata Foke.

"Saya tidak bisa menjanjikan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan, ada yang di mana-mana bawa kartu, nggak tahunya kartunya pepesan kosong," ujar dia.

Acara juga dihadiri perwakilan dari Golkar, Demokrat, PAN dan PKS juga ikut menghadiri kampanye Foke. Mereka mengenakan identitas partai.

Jokowi: Sekolah Gratis Tapi Kualitas Rendah Percuma!

Jakarta Pendidikan gratis menjadi program prioritas bagi para calon gubernur DKI Jakarta sejak putaran pertama. Menurut Joko Widodo, yang terpenting bukan pada gratisnya, tetapi kualitas dari sekolah yang dibangun.

"Artinya (sekolah) bukan masalah gratisnya saja, gratis tapi kualitasnya rendah ya percuma," kata Cagub DKI, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta, di Gedung Serba Guna GBK Senayan, Jalan Manila, Jakarta, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Jokowi, DKI Jakarta memiliki anggaran pendidikan yang sangat besar yaitu Rp 9 triliun lebih. Harusnya dengan anggaran itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Jokowi memiliki konsep sendiri soal sekolah di Jakarta.

"Menurut saya pada wilayah-wilayah pinggiran harus ada sekolah-sekolah yang plus, unggulan, sehingga semua orang tidak menuju pusat. Artinya ada sekolah yang berkualitas SD, SMP, SMA. Itu juga yang menyebabkan kemacetan semua orang pengennya ke pusat," ungkap Jokowi

Kemudian ia menjelaskan soal sekolah yang berkualitas yang dimaksud, yaitu sekolah dengan fasilitas, infrastruktur dan tata ruang yang lengkap.

"Misalnya fasilitas-fasilitas sekolah dilengkapi, yang rill lho ya. Lab dilengkapi, infrastruktur sekolah dilenagkapi, gedung dan yang paling penting tata ruang sekolah, penghijauan, dan ruang interaksi siswanya harus ada, karena uang anggaran ini bukan gede, tapi gede banget Rp 9,8 triliun," tegasnya.

Soal langkah solusi, ia menjelaskan perlunya pilot project sebagai percontohan, sebelum penerapan sekolah berkualitas yang dicanangkan.

"Sekolahnya kan ada, ini mestinya ada pilot project dulu saya nggak mau langsung bikin gitu. Misal satu wilayah dibangun dua (sekolah), kalau jadi semua dijadikan sekolah unggulan, karena duitnya ada," ucap wali kota Solo itu.

"Mestinya dengan angka 9,8 triliun bisa berbuat lebih banyak. Manajemen pengelolaan anggaran yang harus dibenahi," imbuhnya.

Investasi di Jakarta

Jokowi: Investasi di Jakarta Harus Dibagi ke Daerah Penyangga

Jakarta Lima hari jelang pemungutan suara Pilgub DKI putaran dua, Cagub & Cawagub DKI Jakarta terus pertajam visi dan misi mereka. Cagub Joko Widodo mengkritisi soal investasi Jakarta yang tidak dibagi dengan daerah penyangga.

"Namanya pertumbuhan ekonomi harus di bagi-bagi, kemudian masalah investasi atau investor juga jangan dipegang sendiri bisa diberikan ke kanan dan kiri kita (daerah penyangga)," ujar cagub DKI, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta, di Gedung Serba Guna GBK Senayan, Jl Manila, Jakarta, Sabtu (15/9/2012). Menurut Jokowi, terutama masalah investasi yang berkaitan dengan pabrik, karena tidak memungkinkan membangun pabrik di Jakarta.

"Terutama investasi-investasi yang berkaitan dengan pabrik misalnya, nggak mungkin lah di Jakarta, bisa ke tempat lain," ungkapnya.

Sebagai langkah solusi, menurut Jokowi yang terpenting adalah komunikasi dengan daerah penyangga sekitar Jakarta, karena mereka menjadi mitra strategis Jakarta.

"(Daerah penyangga) itu teman-teman semuanya, Kota tangerang, teman. Bekasi juga teman, nanti gubernur Jawa Barat juga teman. Ini masalah komunikasi yang harus dibangun dengan intens karena problemnya dengan pemerintah pusat juga harus disolusikan secara terintegrasi," kata wali kota Surakarta itu.

Jokowi: Saya Nggak Mau Jadi Follower

Jokowi: Saya Nggak Mau Jadi Follower

Jakarta Walikota Allar di Tepi Barat Palestina memberi kesempatan pada penduduk remajanya untuk magang menjadi walikota selama 2 bulan. Nah, beranikah Jokowi, Walikota Solo dan cagub DKI, mengimplementasikan hal ini?

"Ya bisa saja, tapi saya nggak mau jadi follower," jawab Jokowi.

Hal ini dikataka Jokowi saat live chat di kantor detikcom, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2012).

Jokowi menambakan, banyak cara lain untuk memperkenalkan generasi muda pada tugas-tugas walikota. Dia sendiri selama menjadi Walikota Solo
memiliki program 'Meet The Major' untuk generasi muda secara berkala.

"Mereka bisa bertanya apa saja. Saya juga menanyakan, maumu ini apa to? Oh, mau wifi ya nanti dipasang wifi. Kan seneng itu kalau dipenuhi," imbuhnya.

Sedangkan untuk DKI Jakarta, bila dirinya terpilih menjadi gubernur, maka akan merevitalisasi gelanggang remaja.

"Gelanggang remaja itu dibangun, difungsikan biar remaja-remaja bisa berkegiatan di sana," tuturnya.

Cerita Jokowi dan Sepatu Kanvasnya

Cerita Jokowi dan Sepatu Kanvasnya


Jakarta Mungkin tak banyak yang memperhatikan, namun ada persamaan antara Cagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Keduanya sama-sama kasual jika memakai sepatu.

Sehari-hari dalam kegiatan sosialisasi dan kampanyenya di Jakarta Jokowi memang tak pernah berpakaian terlalu formal. Pada setiap kesempatan, dia hampir selalu menggunakan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya dipadu dengan celana berwarna gelap.

Jika diperhatikan ke bawah lagi, maka akan terlihat bahwa Jokowi hampir selalu menggunakan sepatu kanvas. Sepatu kanvas yang dia gunakan dikenakan adalah sepatu yang lazimnya dikenakan oleh anak muda.

Seperti yang terlihat saat Jokowi menyambangi kantor detikcom di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (13/9) malam. Dia memakai sepatu kanvas berwarna coklat hitam yang terbilang cukup lusuh. Usai acara live chat bersama pembaca detikcom, Jokowi berbagi cerita mengenai sepatu kanvasnya itu.

"Ini belinya Rp 160 ribu di outlet di Bandung," katanya dengan antusias.

Pengusaha mebel yang ekspor bisnisnya telah sampai Eropa itu mengaku sudah lama memiliki sepatu tersebut. Dia merasa lebih nyaman menggunakan sepatu itu untuk turun ke lapangan meninjau proyek di Solo ataupun menyapa warga Jakarta seperti yang dilakukannya akhir-akhir ini.

"Kalau ke lapangan enak pakai ini," ujarnya.

Dia mengatakan banyak orang yang tertarik dengan sepatunya. Bahkan tak jarang ada yang meminta. "Tapi ya karena saya cuma punya satu nggak saya beri," tuturnya sambil tertawa.

Nara: Preman di Jakarta Karena Masalah Perut

Jakarta Calon wakil gubernur DKI Jakarta Nachrowi Ramli (Nara) diberi pertanyaan oleh panelis Imam B Prasodjo, pakar Psikologi dari UI mengenai persoalan preman. Nara menjelaskan, timbulnya preman di Jakarta terkait masalah perut.

"Preman, free man, dia itu orang bebas dan tidak mau diatur. Bagi saya, preman di Jakarta ada sebabny, yaitu perut," kata Nara dalam acara debat visi dan misi yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta di Grand Melia Hotel Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (17/9/2012).

Nara pun memberi solusi, jika ingin menurunkan angak preman di Jakarta, pemerintah harus siap menyediakan lapangan pekerjaan.

"Jadi kalau mengatasi preman di Jakarta ini, berilah dia pekerjaan dan nilai-nilai yang santun, insya Allah Jakarta akan tertib," kata Nara.

Fauzi Bowo pun menambahkan, dalam jangak 5 tahun mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengembangkan sekitar 500 ribu lapangan pekerjaan bagi warga DKI.

"5 tahun ke depan, kita akan kembangkan suatu kawasan khusus di Marunda, yang kita beri nama Kawasan Ekonomi Khusus Ali Sadikin, yang akan menciptakan 400 sampai 500 ribu lapangan kerja baru. Kita bukan jualan ide, tapi sudah ada tahap financing untuk itu," kata Foke.

"Selain itu, untuk masalah preman, adalah dengan dialog dan interaksi. Inilah resepnya," tambah Foke.

Debat Cagub DKI : Foke Klaim Jakarta Aman

Foke Klaim Jakarta Aman, Jokowi: Kasus Mbah Priok?

Jakarta Dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI, cagub DKI Fauzi Bowo menyatakan Jakarta di bawah kepemimpinannya dalam keadaan aman. Sang rival, Joko Widodo justru menyampaikan kritiknya dengan menanyakan kasus mbah priok.

"Tadi pak Fauzi Bowo sampaikan kalau Jakarta selama 5 tahun ini aman. Saya mau tanya kasus yang di Ampera mati berapa? Kasus Mbah Priok? Terus di Taman Palem mati dua. Kemudian tawuran antar pelajar bisa kita lihat tiap hari di televisi," kritik cagub DKI Joko Widodo.

Hal itu disampaikan dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Tak hanya mengkritisi kasus-kasus kekerasan di ruang publik sepeti di jalan Ampera, Jokowi juga menanyakan kasus kekerasan yang terjadi di angkutan umum.


"Kemudian masalah keamanan di transportasi hampir tiap bulan ada yang kena masalah, yang menumpang taksi kena masalah, di mikrolet kena masalah," lanjutnya.

Mendapat kritikan pedas dari Jokowi, cagub incumbent itu menyatakan bahwa Jakarta beda dengan tempat lain. Tidak bisa juga melihat fakta hanya dari kasus per kasus.

"Kota besar seperti Jakarta beda dengan tempat lain, yang penting bagaimana kita dengan tali temali dari kiri ke kanan untuk kerukunan di DKI Jakarta. Jangan hanya melihat hal-hal kecil saja, saya kira pak Jokowi sependapat dengan hal ini," jawab Foke.

Jokowi menyambut jawaban sang rival, "Kalau sistemnya baik hal-hal yang tadi tidak akan terjadi. Kalau sistemnya dirombak maka peristiwa seperti di Ampera, Mbah Priok atau di Taman Palem tidak akan terjadi," sambung Jokowi.

"Ini Jakarta beda dengan tempat lain. Saya kira perbaikan perlu, tapi bukan berarti sistem yang ada keliru. Yang penting warga memahami bahwa mereka harus terlibat dalam proses sampai selesai," bantah Foke.

"Memang selesai, tapi yang mati ada terus," ucap Jokowi.

"Itu ada kepentingan besar," sambung Foke.

"Memang ada kepentingan besar, tapi pemimpinnya bertanggung jawab," tutup Jokowi.

Survei INES: Jokowi 72,48 Persen, Foke 27,52 Persen

Survei INES: Jokowi 72,48 Persen, Foke 27,52 Persen

Jakarta Di tengah banyaknya lembaga survei yang tidak melakukan survei terhadap elektabilitas cagub DKI, lembaga Indonesia Network Election Survey (INES) melakukanya. Hasilnya sangat mengejutkan: Jokowi 72,48 persen, Foke 27,52 persen.

"Dari semua aspek yang kita survei, kalau dirata-rata, pasangan Jokowi (Joko Widodo)-Ahok menang telak dengan 72,48 persen suara, sementara Foke (Fauzi Bawa)-Nara hanya mendapatkan 27,52 persen," kata Direktur Eksekutif INES, Sutisna, kepada detikcom, Jumat (14/9/2012).

Survei dilakukan INES pada 28 Agustus 2012 hingga 9 September 2012. Survei menggunakan 10.000 sampel. Namun yang berhasil dianalisa hanya 9.720 sampel. Pemilihan sapel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Sampel berasal dari 82 Kelurahan dari seluruh Provinsi DKI Jakarta yang terdistribusi secara proporsional.

Warga yang disurvei adalah warga DKI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 2.5% pada tingkat kepercayaan 98 persen.

Hasil survei INES ini merupakan rata-rata dari hasil survei dari berbagai aspek. Antara lain dari sisi gender,masyarakat DKI Jakarta yang berjenis kelamin wanita, 72,1 persen akan memilih pasangan Jokowi-Basuki. Sementara masyarakat DKI Jakarta yang berjenis kelamin pria, 72,7 persen akan memilih pasangan Joko Widodo

Survei ini juga menemukan data bahwa masyarakat DKI Jakarta yang berumur 50 tahun ke atas, 71,7 persen akan memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang berumur 26 tahun sampai dengan 49 tahun, 73,2 persen akan memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang berumur 17 tahun sampai dengan 25 tahun, 75,3 persen akan memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang berumur 27 tahun sampai dengan 25 tahun, 34,9 persen akan memilih Jokowi-Basuki.

Masyarakat DKI Jakarta yang berlatar belakang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 74,8 % akan memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang berlatar belakang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 75.2 % memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang berlatar belakang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau Setingkat, 74,9 persen juga memilih Jokowi-Basuki.

"Masyarakat DKI Jakarta yang berlatar belakang berpendidikan Diploma dan Sarjana, 78,3 persen akan memilih pasangan Joko Widodo dan Basuki, sementara yang memilih Foke-Nara hanya 21,7 persen" ungkap Sutisna.


Jokowi juga unggul di semua lapisan ekonomi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta yang
berpendapatan rendah di bawah Rp 2 juta, 70,3 persen akan memilih Jokowi-Basuki. Masyarakat DKI Jakarta yang yang berpendapatan Menengah di bawah Rp 10 juta, 79,8 persen akan memilih Jokowi-Basuki.

"Bahkan masyarakat DKI Jakarta yang yang berpendapatan tinggi di atas Rp 10 juta, 72,6 persen akan memilih Jokowi, sementara yang memilih Foke-Nara hanya 27,4 persen," katanya.

Kampanye Pilkada DKI 2012 Putaran II

Jokowi Tak Pasang Spanduk Saat Kampanye Pilkada DKI Putaran II

Jakarta Kampanye Pilkada DKI putara II akan dimulai Jumat (14/9/2012). Calon Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tidak akan memasang spanduk dalam kampanye kali ini.

"Saya sudah meminta kepada tim sukses saya, tim relawan dan tim gerilyawan saya, untuk tidak memasang spanduk dan baliho di jalan-jalan selama kampanye," kata Jokowi saat hadir dalam acara Live Streaming Ngobrol Bareng Jokowi di kantor detikcom, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2012) malam.

Saat ditanya apa alasan tidak memasang spanduk atau baliho di jalan-jalan, Jokowi tidak memiliki alasan. "Ya pokoknya saya meminta supaya tidak memasang spanduk," ujar dia singkat.

Ketika disinggung apakah pihaknya juga tidak akan memasang iklan selama kampanye, Jokowi mengatakan iklan tetap ada. "Kalau iklan, akan tetap ada," jawab dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku optimistis bisa memenangkan Pilkada DKI. "Kalau dalam bekerja, saya selalu optimis," kata dia yang saat acara Live Streaming mengenakan baju kotak-kotak itu.

Di acara ini, Jokowi banjir pertanyaan dari pembaca detikcom. Karena keterbatasan waktu, Jokowi hanya menjawab sebagian pertanyaan pembaca.

Pertanyaan dari pembaca sangat beragam, dari soal solusi kemacetan, gelandangan, hingga cara menyelesaikan masalah bantaran Kali Ciliwung dan premanisme.

Kunjungi Warga, Jokowi Tak Perlu Voorijder

Kunjungi Warga, Jokowi Tak Perlu Voorijder

Jakarta Belusukan ke kampung-kampung di Jakarta bakal dijalani Jokowi juka terpilih menjadi gubernur DKI. Nantinya saat mengunjungi warga, Jokowi tidak perlu kawalan voorijder.

"Tidak perlu voorijder. Ke mana-mana nggak perlu diikuti kepala dinas," ujar Jokowi menjawab pertanyaan pembaca detikcom dalam acara life chat di kantor detikcom, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2012) malam.

Jika membutuhkan kehadiran kepala dinas, sambung dia, maka tinggal menelepon yang bersangkutan saja. "Bisa buatkan SK Gubernur saja agar kepala dinas tidak perlu ikut (ikut gubernur ke mana-mana)," ujar Jokowi sambil tertawa.

Menurut dia, belusukan ke kampung-kampung untuk bertemu warga sangat penting dilakukan. Sebab dengan begitu, dia akan tahu sendiri bagaimana keadaan masyarakat. Hal itu jauh lebih baik ketimbang hanya menerima laporan dari lurah, camat, dan lainnya.

"Iya, kalau laporannya benar. Kalau ABS?" cetus Jokowi.

Mengunjungi warga secara langsung pun sudah kerap dilakukan Jokowi di Solo, tempatnya bertugas sebagai wali kota.

Jokowi juga berbicara soal golf. Dia mengaku tidak bisa bermain golf. Jadi, kalau ada acara yang mengundang bermain golf, dia tak akan datang.

"Saya tak datang," kata Jokowi yang lebih memilih mengurus rakyat.

Jokowi: Wagub Difungsikan Jangan Disingkirkan

Manajemen Jakarta, Jokowi: Wagub Difungsikan Jangan Disingkirkan

Jakarta Manajemen organisasi yang baik, itulah yang akan diterapkan Cagub DKI Joko Widodo (Jokowi). Gubernur berkerja sama dengan wakil gubernur, sekretaris daerah, maupun kepala dinas untuk memimpin DKI Jakarta.

"Wagubnya difungsikan jangan disingkirin. Ini manajemen organisasi, bagaimana memfungsikan orang. Sekda gunakan sebaik-baiknya," tutur Jokowi dalam acara Live Chat di kantor detikcom, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2012).

Jokowi mengatakan tidak akan menghabiskan waktu banyak di kantor. Dia ke kantor hanya untuk keperluan tanda tangan dokumen saja.

"Di kantornya sebentar aja. Ngapain di kantor tanda tangan aja, sejam 2 jam paling. Itu namanya sistem kalau sudah dibangun didelegasikan. Ngapain kita ke kantor," tuturnya.

Kelak jika terpilih menjadi gubernur DKI, Jokowi memilih untuk sering terjun ke masyarakat. Jokowi berpendapat keputusan atau strategi yang baik bisa diambil jika tahu kondisi di lapangan.

"Sebuah strategi bisa dibuat kalau kita tahu kondisi lapangan, tidak dengar-dengar. Dengar dari lurah," tuturnya.

Deklarasi Damai Putaran Dua

Ini Alasan Jokowi Tidak Hadir Dalam Deklarasi Damai Putaran Dua

Jakarta Calon Gubernur Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, tidak menghadiri Deklarasi Damai Pilgub putaran dua yang digelar di Lapangan Monas. Ketidakhadiran itu rupanya disayangkan oleh calon incumbent Fauzi Bowo. Lalu, apa alasan Jokowi tidak menghadiri deklarasi tersebut?

"Saya ingin menyampaikan permohanan maaf dari Pak Joko Widodo, beliau baru dapatkan cuti besok karena masih di Solo. Kan masih halal
bihalal masa mohon maaf ditolak," ujar cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Deklarasi Damai Putaran Dua Pilgub DKI, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2012).

Pernyataan Ahok itu disambut teriakan ratusan pendukung Foke-Nara yang hadir. "Wuu.." teriak pendukung Foke-Nara.

Dalam sambutannya, Ahok menyatakan terimakasih kepada para pendukung dan relawannya atas kemenangan Jokowi-Ahok di putaran pertama Pilgub DKI. Ia menghimbau jangan sampai karena pesta demokrasi Jakarta mengorbankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kalau hanya jabatan 5 tahun saudara merusak negara ini, maka saudara melakukan penghinaan pada bangsa dan negara. Kalau ada yang merusak,
maka alangkah keterlaluan mereka. Ini selalu kami imbau kepada pendukung kami," tuturnya.

Ia mengungkapkan, warga DKI jangan terlalu percaya kepada calon gubernur dan wakil gubernur. Menurutnya, menilai seorang cagub dan
cawagub sangat sederhana, yaitu bagaimana seorang pejabat membuat otak, perut, dan dompet rakyat berisi.

"Kita butuh gebernur yang teruji, jujur, bersih dan terbukti transparan mengelola anggaran. Kalau ditemukan pasangan nomor satu
lebih baik, transparan, teruji, maka kami himbau warga pilih nomor 1. Tetapi kalau ternyata menurut warga nomor 3 lebih teruji, jujur,
bersih, maka pilih kami," ungkapnya.

"Terpilih dan tidak terpilih biasa dalam demokrasi. Kita kembalikan pada warga DKI," imbuhnya.

KPU DKI Tak Audit Dana Kampanye Putaran Dua, Mengapa?

KPU DKI Tak Audit Dana Kampanye Putaran Dua, Mengapa?

Jakarta Putaran dua Pilgub DKI menjadi ajang pertarungan luar biasa antara Foke-Nara dan Jokowi-Ahok. Bukan hanya soal strategi kampanye, tetapi soal dana kampanye. Namun kali ini KPU DKI tidak mengaudit dana mereka. Apa alasannya?

"Tidak ada aturannya, di peraturan KPU dan UU 32 Tahun 2010 tidak mengatur audit dana kampanye di putaran dua," kata ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono kepada detikcom, di kantornya Jalan Budi Kemuliaan, Jakpus, Kamis (13/9/2012).

Menurut Suhartono, KPU DKI hanya sebagai pelaksana UU sehingga tidak mengetahui latar belakang peraturan yang tidak mengamanatkan pihaknya untuk mengaudit dana kampanye jika terjadi putaran dua. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi asumsi.

"Agaknya peraturan itu melihat bahwa putaran dua berlangsung singkat. Kemudian juga tidak luas aktivitas kampanyenya dan ketiga Pilgub ini frekuensi putaran dua minim secara nasional, sehingga dirumuskan tidak dengan format kampanye umumnya. Dan juga tidak mengandung konsekuensi pelporan dan audit," jelas Suhartono.

Pihaknya menilai memang seharusnya audit dana kampanye tetap dilakukan, untuk mengantisipasi sumber-sumber dan penggunaan dana kampanye secara liar.

"Kemungkinan itu yang tidak diantisipasi oleh pembuat peraturan. Mungkin yang dpikir adalah masa tiga hari kampanye yang singkat, kedua kampanye putaran dua difasilitasi oleh KPU melalui televisi dan radio. Sehingga pemikirannya hal itu tidak membutuhkan mobilisasi dana yang besar," ucapnya.

Pemprov DKI Kalah dalam Sengketa Lahan

Pemprov DKI Kalah 2 Kali dalam Sengketa Lahan, Jokowi: Itu Urusan Pak Fauzi

Jakarta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) menelan pil pahit berturut-turut. Pertama, Foke kalah dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan Tol Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2) dengan PT Copylas Indonesia senilai Rp 200 miliar. Kedua, Foke juga kalah melawan PT Porta Nigra dalam kasus tanah Meruya Selatan senilai Rp 391 miliar beberapa waktu sebelumnya. Lantas, bagaimana tanggapan Jokowi?

"Wah itu urusan Pak Fauzi Bowo," ujar Jokowi saat menghadiri halal bihalal dan silaturahmi dengan warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (12/9/2012).

Pria berperawakan kurus ini juga tidak mau berkomentar banyak atas kekalahan berturut-turut tersebut. Dia merasa tidak punya kepentingan untuk menilai kekalahan telak Foke di tingkat kasasi yang telah final dan berkekuatan hukum tetap.

"Saya nggak ngurus itu," sambung Jokowi sambil tertawa.

Terkait kekalahan yang terakhir, Fauzi Bowo menyatakan akan terus berjuang mempertahankan uang warga Jakarta, termasuk lahan tol tersebut.

"Saya kira masih ada peluang, kita berjuang terus. Itu proses hukum, pasti berlanjut kita tidak akan tinggal diam," kata Foke usai menghadiri Simposium ke 51 PT Pembangunan Jaya di Ecovention Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Pada berita sebelumnya, MA menguatkan putusan pembatalan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo soal sengketa lahan Tol Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2) senilai Rp 200 miliar. Dengan hasil final lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini, maka uang tersebut gagal masuk ke kas APBD DKI Jakarta dan masuk ke kantong PT Copylas Indonesia.

Iklan Prabowo: Panwaslu Salah Alamat

APPSI: Panwaslu Salah Alamat Putuskan Iklan Prabowo Bersalah

Jakarta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta memutuskan iklan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Prabowo Subianto melanggar aturan kampanye Pilgub DKI. Namun putusan tersebut dinilai salah alamat oleh APPSI.

"Menurut kami, Panwaslu salah alamat. Kami dituduhkan telah melakukan kampanye di luar jadwal, sementara kami bukan tim kampanye," ujar Ketua Litbang APSI Setyo Adi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (12/9/2012).

Sebabnya menurut Setyo, APPSI bukan bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI 2012.

"Pak Prabowo memang benar ketua APPSI, sejak tahun 2008 sampai sekarang, tapi APPSI bukan bagian dari trim sukses Jokowi. Silahkan cek dalam daftar tim sukses," imbuhnya.

Setyo menilai, penampilan sosok Jokowi dalam iklan tersebut merupakan hal yang biasa. Menurutnya, Jokowi hadir dalam iklan tersebut sebagai tokoh universal yang peduli dengan pedagang pasar.

"Menurut kami itu tidak ada masalah. Jokowi itu tokoh universal, yang peduli dengan pedagang pasar dan kebetulan lagi ikut pilkada. Jadi menurut kami itu sah-sah saja," katanya.

Dia membandingkan penampilan sosok Fauzi Bowo sebagai gubernur DKI Jakarta dan Nachrowi Ramli sebagai ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang tampil bersama di sejumlah billboard terkait iklan Lebaran Betawi 2012.

"Sama halnya dengan Nara sebagai ketua Bamus Betawi terkait acara Lebaran Betawi," jelasnya.

Meski kasus ini sudah diputuskan bersalah oleh Panwaslu DKI dan bisa dilanjutkan ke Polisi, Setyo mengaku tidak gentar. Bahkan jika dibutuhkan, APPSI akan kembali beriklan di televisi.

"Saya nggak yakin teman-teman pedagang mengalihkan dukungannya terkait putrusan Panwaslu ini. Tidak akan berdampak apa-apa, karena apa yang kami lakukan itu sudah seharusnya. Kalau perlu kami akan beriklan lagi. Jadi nggak ada masalah," ungkapnya.

Bibit Bantah Jathilan Terjelek Di Dunia

Bibit Bantah Jathilan Terjelek Di Dunia

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG - Gubernur Jateng Bibit Waluyo membantah pernyataan yang menyebut kesenian Jathilan atau Jaran Kepang sebagai kesenian terjelek di dunia. Ia berkilah yang dimaksudnya adalah penampilan grup jathilan yang membuka acara The 14th Merapi and Borobudur Senior's Amateur Golf Tournament Competing The Hamengku Buwono X Cup di Borobudur International Golf and Country Club Kota Magelang pada Minggu (9/6/2012) malam.

"Jateng kan punya yang lebih baik, kok memamerkan yang buruk. Gamelan saja diikat-ikat dengan plastik begitu," tutur Bibit di perpustakaan daerah Jawa Tengah, Senin (10/9/2012).

"Tamunya dari seluruh indonesia bahkan di dunia," tambahnya.

Orang nomor satu di Jateng itu mengatakan seharusnya Jathilan pada Minggu malam itu bisa dikemas lebih baik. Mulai dari aksesoris hingga gerakan bisa digarap lebih baik.

"Kalau yang lain (jathilan) oke, cuma tadi malam," bantahnya.(*)

Jokowi Khawatir Kehilangan Suara dari Korban Kebakaran

Jokowi Khawatir Kehilangan Suara dari Korban Kebakaran

Jakarta Kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota belakangan ini membuat cagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) khawatir. Cagub yang diusung Partai Gerindra dan PDIP ini mengaku khawatir kehilangan suara dari wilayah yang dilanda kebakaran tersebut.

"Ya khawatir dong. Coba lihat kalau yang terbakar, TPS-nya di mana? Kalau mereka nebeng atau nginep di rumah saudaranya yang jauh gimana nanti cara mengorganisasinya? Dan itu, suara kantong-kantongnya kan suara kita itu. Memang banyak," ujar Jokowi di sela-sela halal bihalal Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) di jalan Empang Tiga Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2012) malam.

Menurut Jokowi, pihaknya sendiri masih belum tahu cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Namun Jokowi mengaku bahwa telah berkordinasi dengan KPU DKI Jakarta agar tetap mendirikan TPS di lokasi-lokasi korban kebakaran.

"Jurusnya apa kita belum tahu. Kalau ke KPUD, kemarin kita mintanya di situ tetap ada TPS di tempat kebakarannya," lanjut Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak khasnya.

Jokowi juga menuturkan yang terpenting adalah para korban kebakaran tersebut jangan sampai kehilangan hak pilihnya pada Pilgub 20 September mendatang.

"Bukan sesuatu yang gampang me-manage itu (para korban kebakaran). Tetapi yang paling penting, hak pilih mereka jangan sampai hilang gara-gara kita salah mengelolanya untuk tanggal 20 nanti," pungkas Jokowi.